LISENSI MEREK DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA

Oleh: Ratna Eta Karina

 

ABSTRACT

The brand licensing agreement is a way that conducted by the entrepreneur in order to use the right brand that is exclusive of others which tend to be monopolistic. Through the brand licensing agreement, the monopoly of the goods will be reduced, so that others can use it as a licensee to produce the goods and or services. Both the licensor (licensor) and the licensee (licensee) as the businessman can get the mutual benefit of business. In the end, brand licensing can encourage the competition of business which healthy and truthful.

 

Keywords: license, trademark, business competition

ABSTRAK

Perjanjian lisensi merek adalah suatu cara yang dilakukan pelaku usaha agar dapat menggunakan hak merek orang lain yang bersifat eksklusif yang cenderung bersifat monopoli. Melalui perjanjian lisensi merek, hak monopoli terhadap suatu barang akan dikurangi, sehingga pihak lain selaku penerima lisensi dapat menggunakannya untuk memproduksi barang dan atau jasa. Baik pemberi lisensi (licensor) maupun penerima lisensi (licensee) selaku pelaku usaha saling mendapatkan keuntungan. Pada akhirnya, lisensi merek tersebut dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan jujur.

Kata Kunci: lisensi, hak merek, persaingan usaha

1.      LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKl), hak merek (trademark) juga bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik hak merek yang dapat menggunakannya. Orang lain baru dapat menggunakan, jika telah mendapat izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

Konsep hak merek yang demikian itu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UUM) yang berbunyi sebagai berikut:

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek. yang tedaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Rumusan Pasal 3 UUM tersebut, menunjukkan bahwa hak atas merek dapat dipertahankan oleh pemliknya sepanjang hak tersebut masih melekat padanya, artinya hak atas mereknya belum dicabut oleh negara. Ini karena, hak tersebut tidak diperoleh dengan sendirinya (otomatis), melainkan harus melalui proses pendaftaran. Jika pendaftaran tidak dilakukan, maka tidak akan timbul hak, sehingga pendaftaran tersebut sifatnya wajib (compulsory).

Setelah melalui proses pendaftaran, dan pendaftarannya diterima oleh negara, barulah kepada pemohonnya diberikan hak merek. Pemberian hak tersebut diberikan dalam bentuk sertifikat hak merek. Sertifikat hak merek merupakan alat bukti yang kuat dan sah, yang dapat dipertahankan pemiliknya selama tidak dibatalkan oleh Kantor Direktorat Jenderal HKI.

Dengan bukti sertifikat tersebut, hak eksklusif hak merek timbul dan pemiliknya dapat menggunakannya selama sepuluh tahun. Penggunaan oleh pemilik merek, bisa diperluas sampai orang/pihak lain, dengan catatan mendapatkan izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan sarana bagi orang/pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Dengan lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek sebagai bagian dari HKI dikurangi. Sifat eksklusif yang melekat pada pemiliknya, sebagian diberikan pada orang lain.

Perjanjian lisensi yang mengurangi eksklusivitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya di singkat  UU   No. 5 Tahun 1999).

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Persaingan usaha yang sehat merupakan dasar konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan hubungan bisnis. Dalam hal ini para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya.[1] Oleh karena itu sangat diperlukan adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis.

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk mengendalikan perilaku monopoli, dengan dasar pemikiran bahwa kompetisi atau persaingan adalah baik dan sehat untuk mengefisiensikan dunia usaha sehingga menguntungkan konsumen, karena persaingan diprediksi dapat menekan harga serendah mungkin. Persaingan juga dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa sehingga iklim usaha menjadi kondusif.

Menurut Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tujuan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan mengupayakan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Lisensi merek merupakan bagian dari perlindungan hukum hak atas merek yang menyeluruh dengan sebutan perlindungan hak eksklusif. Perlindungan hak eksklusif ini, tidak lain merupakan sesuatu yang bersifat monopoli. Dalam hal ini tidak dibedakan jenis haknya. Perlindungan menyeluruh juga melindungi hak-hak lain yang terkait seperti hak penggunaan, pemakaian,ataupun pemasaran produknya, yang mempunyai masa periode perlindungan sangat panjang dan bervariasi sesuai peraturan negara masing-masing.

2.      LISENSI MEREK

Lisensi menurut pasal 1 angka 13 UUM adaiah izin yang diberikan oleh pemilik merek ter daftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Ada dua cara untuk melindungi suatu karya intelektual, yakni melalui peraturan perundang-undangan di bidang   HKI   dan   melalui   kontrak.[2]

Dalam perjanjian lisensi melibatkan adanya perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Dilihat dari sifatnya lisensi dibedakan menjadi dua macam, yakni: lisensi umum dan lisensi paksa atau lisensi wajib (compulsory licensee). Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.[3] Sementara menurut Halstead[4] membedakan ada empat jenis yakni exclusive licences, non-exclusive licences, sole licences, dan compulsoy licences. Dalam Pasal 44 dan 45 UUM hanya dikenal dua macam yakni, exclusive dan non exclusive. Rahmi Jened[5] mengatakan bahwa pada dasarnya pembentuk UU mengatur perjanjian lisensi yang bersifat non eksklusif, dengan demikian jika diinginkan pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang bersangkutan, maka harus dibuat perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif.

Terkait  dengan   aspek  persaingan curang, pasal 40 Persetujuan TRIPs menetapkan :

Members agree that some licensing practices or conditions pertaining To Intellectual property rights which restrain competition may have Adverse Effect on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. Nothing in this agreement shall prevent members from specifying in their Legislation licensing practices or conditions that may in particular cases  Constitute  an  abuse  of intellectual property rights having an adverse effect On competition in the relevant market.

Pasal 47 UU No. 15 tahun 2001 menyatakan: perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dengan adanya dasar yang kuat tersebut tidak saja memberikan suatu jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai merek pemberi lisensi, bagi pemilik merek merupakan suatu perlindungan sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi dengan seizin dan sepengetahuan darinya.

Oleh karena itu dalam konteks seperti ini perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima lisensi saja, melainkan juga pemberi lisensi. Manfaat bagi penerima lisensi dalam hal ini berupa pemakaian merek milik pemberi lisensi secara aman dan legal dengan berbagai keuntungan yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu antara lain jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata merek terkenal dan dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen, maka penerima lisensi akan dapat melaksanakan usahanya secara lancar dalam merebut pangsa pasar. Atas dasar itu ia tidak perlu bersusah payah agar mereknya disukai oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemasaran terhadap barang atau jasa yang dihasilkan akan berlangsung dengan mulus dan lancar. Ini mengingat karena pada umumnya masyarakat masih menyukai pada merek-merek yang selama ini telah dikenal (merek terkenal) karena umumnya merek-merek itu memiliki reputasi dan kualitas yang baik.

Sedangkan bagi pemilik merek selaku pemberi lisensi, keuntungan yang diperoleh dari adanya perjanjian lisensi ialah mereknya dijamin dipakai oleh penerima lisensi secara aman dan legal sehingga secara langsung ini merupakan bentuk perliridungan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan negara kepada mereknya.

Keuntungan lain ialah pemilik merek akan memperolfeh pembayaran royalti dari penerima lisensi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa susah payah memproduksi barang atau jasa ia akan memperoleh pemasukan penghasilan yang berasal dari hak mereknya. Keuntungan itu dapat meningkatkan penghasilannya, karena ia masih dapat memakai merek miiiknya untuk memproduksi barang atau jasa.

Meskipun keuntungan ini dari aspek yuridis dapat diterima, namun dari aspek filosofis tentang hakekat pemberian hak atas merek tidak dapat dipertanggung jawabkan. Karena pada dasarnya hak atas merek diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan merek tersebut pada produksi barang dan atau jasanya. Sehingga akan sangat aneh jika pemilik hak atas merek yang tidak menggunakan mereknya untuk produk barang dan atau jasanya, kemudian melisensikan mereknya pada orang lain. Dalam hal yang demikian ini dapat menumbuh kembangkan budaya “dagang merek” yang bertentangan dengan prinsip bahwa orang yang mempunyai merek harus menghasilkan barang dan atau jasa.

Keuntungan ini terkait erat dengan penghapusan merek terdaftar yang dapat dilakukan oleh Kantor Merek atau pihak ketiga jika suatu merek tidak digunakan oleh pemilik merek selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ini berarti ada kemungkinan suatu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya hapus karena sebab di atas. Tetapi jika merek yang bersangkutan dilisensikan alasan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar oleh Kantor Merek atau pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan pendafatarn merek, karena mereknya masih aktif digunakan oleh penerima lisensi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lisensi merek merupakan cara yang diberikan oleh UUM pada pihak lain untuk memakai merek orang lain secara sah dan tidak melanggar hukum.

Keuntungan yang diperoleh baik pemberi dan penerima lisensi melalui perjanjian lisensi oleh UUM diatur dalam suatu ketentuan khusus mengenai Lisensi yang diatur mulai Pasal 43 sampai dengan pasal 49. Pengaturan tersebut merupakan implementasi proteksi atau perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak pemberi dan penerima lisensi selaku pelaku usaha. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang konsep-konsep mengenai pelaksanaan tentang Perjanjian Lisensi Merek secara umum. Pengaturan teknisnya akan diatur dalam Keputusan Presiden.

Konsep mengenai proteksi Lisensi Merek dari segi hukum yang terdapat dalam UUM adalah dalam rangka memberikan kepastian berusaha bagi pihak lain untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Dengan proteksi itu, penerima lisensi selaku peiaku usaha dapat dengan sah dan legal bersaing dengan peiaku usaha lain dalam memperebutkan pangsa pasar. Pada akhirnya, proteksi itu selaras dengan konsep persaingan usaha yang menghendaki persaingan secara sehat dan jujur.

3.      LISENSI MEREK DAN PERSAINGAN USAHA

Dalam konsep yang terkandung dalam Pasal 3 UUM implementasi mengenai izin kepada pihak lain untuk menggunakannya itu adalah berupa perjanjian lisensi. Keberadaan perjanjian lisensi sebenarnya merupakan terobosan agar hak monopoii dalam hak merek dikurangi. Jika dikaitkan dengan persaingan usaha, hal itu adalah sinkron dan sejalan, karena dalam persaingan usaha pada dasarnya tidak menghendaki hal yang bersifat monopoli, karena sesuatu hal yang bersifat monopoli dapat merugikan konsumen.

Ketentuan tersebut sangat mendukung persaingan usaha karena dengan masih dapatnya pemilik merek untuk mengguna kan mereknya, berarti ia masih berproduksi barang dan atau jasa. Demikian pula pemilik merek masih berhak pula untuk melisensikan pada pihak ketiga lainnya, sehingga pihak ketiga lainnya yang bertindak sebagai penerima lisensi tersebut akan menambah produksi barang dan atau jasa, akibatnya produk barang atau jasa akan semakin meningkat.

Perekonomian Indonesia dalam ketentuan di atas mencakup aspek yang  luas,  baik sisi  mikro maupun makro. Dalam aspek yang mikro, ketentuan itu juga mengarah pada persaingan usaha yang sehat, artinya perjanjian lisensi seharusnya juga berdampak positif pada persaingan usaha yang sehat, bagi pelaku usaha untuk menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas yang bagus dan harga yang murah.

Sementara itu dalam Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, disebutkan bahwa, Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut sangat mendukung dan berdampak positif pada persaingan usaha, Dengan adanya ketentuan itu, perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual meskipun dikecualikan dan pengaturan mengenai monopoli, tetapi implementasinya tidak boleh mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Hak eks klusif dalam HKI adalah untuk mencegah pihak lain melakukan persaingan dengan cara meniru (competition by imitatiton). Mengingat dalam perlindungan HKI sebagai incentive yang mampu mendukung kegiatan inovasi dan kreativitas. Namun demikian jika ada pihak lain yang meminta lisensi secara sukarela (voluntary) ditolak oleh pemegang HKI, maka berarti tidak ada kemungkinan membangun produk substitusi (competition by substitution). Akibat yang tidak dapat dihindarkan akan timbul persaingan dengan cara meniru (competition by imitation). Dengan demikian hanya competition by substitution yang dapat dijadikan alasan pembenar (justification) untuk mengesampingkan pihak Iain yang akan melakukan competition by imitation. Dengan membiarkan adanya competition by imitation karena menolak memberikan lisensi, maka hal itu akan merusak kreativitas dan inovasi. Persaingan dengan cara meniru (competition by imitation) timbul karena tidak ada kemungkinan persaingan dengan cara subtitusi (competition by substitution).

Oleh karena itu, pengaturan hukum persaingan dan penerapannya dalam pelaksanaan dan eksploitasi HKI adalah untuk menjamin bahwa pemberian hak eksklusif dalam aturan hukum HKI tidak akan disalahgunakan oleh pemegang HKInya. Hal itu mengingat secara faktual pemegang HKI dengan pelaku bisnis yang tidak memiliki HKI, memiliki posisi yang tidak seimbang (inbalance position) artinya ada ketidaksamaan (inequality).

4.      PENUTUP

Perjanjian lisensi di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual adalah perjanjian. Perlu dipahami bahwa dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dikenal dua macam lisensi, yaitu lisensi kontraktual (contractual licence) dan lisensi wajib (compulsory licence). Kontraktual ataukah wajib, suatu lisensi di bidang hak atas kekayaan intelektual tetap suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang secara umum termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Anti-Monopoli.

Dalam konteks hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, lisensi sendiri adalah suatu perjanjian dengan mana pihak pemilik sah dari suatu hak atas kekayaan intelektual memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain apakah untuk (i) menggunakan barang yang dilindungi dengan/oleh hak atas kekayaan intelektual untuk pemakaian sendiri, atau (ii) mengkomersialisasikan barang-barang yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan jalan memperbanyak, mendistribusikannya dan memperdagangkannya untuk tujuan komersial, dengan atau tanpa royalti.

Saran Penulis adalah, mungkin, bilamana Peraturan Pemerintah tentang tata cara pendaftaran perjanjian lisensi telah diundangkan dan oleh karenanya sistem pendaftaran perjanjian lisensi telah menjadi efektif, sebelum Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual mengabulkan permohonan pendaftaran perjanjian lisensi tersebut, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dapat diminta untuk menilai apakah perjanjian lisensi hak atas kekayaan intelektual tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Anti-Monopoli. Lagipula, pemegang lisensi (licensee) bukanlah pemilik hak eksklusif hak atas kekayaan intelektual yang atas dasar kewenangan sendiri dapat mencegah orang lain untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi obyek dari perjanjian lisensi, karena pemegang lisensi hanyalah menerima ijin dari pemilik hak atas kekayaan intelektual apakah untuk (i) menggunakan barang yang dilindungi dengan/oleh hak atas kekayaan intelektual untuk pemakaian sendiri, atau (ii) mengkomersialisasikan barang-barang yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan jalan memperbanyak, mendistribusikannya dan memperdagangkannya untuk tujuan komersial, dengan atau tanpa royalti. Kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pemilik hak atas kekayaan intelektual (licensor) kepada pemegang lisensi (licensee) berdasarkan perjanjian lisensinya, kuasa mana hanya dapat dijalankan untuk kepentingan pemilik hak atas kekayaan intelektual (licensor) dan bukan untuk pemegang lisensi (licensee).

DAFTAR PUSTAKA

Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, Intellectual Property in Principle, Law Book, Sydney, 2004.

Antill, Justine and James, Allan, Registrability and The Scope of The Monopoly: Current Trends, European Intellectual Property Review, 2002.

Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Gunawan Widjaya, Lisensi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Lindsey Et.AH, Hak Kekayaan Inelektual (HKI) Suatu Pengantar, Alumni,Bandung, 2006.

Rahmi Jened, Implikasi TRIPs (Agrement on Trade Related Aspects of IPR) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, FH Unair, Surabaya, 2000.

Richard R Halstead, Protecting Intellectual Property, ICSA Publishing, Leicester, 1996.

Siswanto, Ari, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia, Indonesia, Bogor, 2002.

Undang-undang Momor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang Momor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


[1] Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 3

[2] Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, Intellectual Property in Principle, Law Book, Sydney, 2004, h. 6.

[3] Gunawan Widjaya, Lisensi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 17.

[4] Richard R Halstead, Protecting Intellectual Property, ICSA Publishing, Leicester, 1996, h. 118.

[5] Rahmi Jened, Implikasi TRIPs (Agrement on Trade Related Aspects of IPR) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia., Yuridika, FH Unair, Surabaya, 2000., h. 59.

Explore posts in the same categories: Jurisprudence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: