ANALISA KASUS ADOPSI ANAK INTERNASIONAL DI DALAM DAN DI LUAR INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONVENSI HAK-HAK ANAK PBB

PENDAHULUAN

 

Adopsi Anak

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaankeluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Adopsi atau pengangkatan anak menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 memisahkan dua jenis pengangkatan anak, yaitu :

  1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI);
  2. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara Asing (WNA).

Adopsi Anak Internasional

Adopsi anak Internasional sudah banyak diatur oleh banyak ketentuan baik dalamperaturan Nasional maupun Internasional. Banyak juga keuntungan yang dapat diperoleh apabila melakukan perbuatan hukum mengadopsi anak Internasional.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir, hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Banyak Hal yang harus diperhatikan tentang tata cara pengangkatan anak dan apa saja hal-hal yang harusdiperhatikan dalam melaksanakan perbuatan hukum ini.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik baik bagi anak dalam rangkamewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkanadat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan apabila ingin dilaksanakannyaperbuatan hukum ini, diantaranya adalah:

  1. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anakangkat.
  2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.
  3. Orang tua angkat wajib memberitahukan tentang asal usul anak tersebut.

Syarat-syarat pengangkatan anak menurut PP no 54 Tahun 2007 adalah:

  1. Belum berusia 18 tahun
  2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
  3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
  4. Memerlukan perlindungan khusus

Jika diatas disebutkan mengenai Syarat anak yang ingin diadopsi, maka yang akan disebutkan berikut adalah syarat mengenai calon orang tua angkat adalah:

  1. sehat jasmani dan rohani;
  2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  6. tidak merupakan pasangan sejenis;
  7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satuorang anak;
  8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atauwali anak;
  10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  13. memperoleh izin Menteri dan/  atau kepala instansi sosial.

Ada perbedaan tata cara pengangkatan anak antara anak Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dan sebaliknya. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing, harus memenuhi syarat, sbb:

  1. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara soal pemohon melaluikedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
  2. Memperoleh izin tertulis dari menteri, dan
  3. Melalui lembaga pengasuhan anak

Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia harus memenuhi syarat, sbb:

  1. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
  2. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Telah bertempat tinggal di Indonesia secarah sah selama 2 (dua) tahun
  2. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
  3. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan RepublikIndonesia setempat.

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh warga negara asing yang telah memenuhi syarat diatas diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan. Dalam proses pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.

Ketentuan Internasional

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang dilaksanakan Dewan Umum PBB pada Tanggal 20 November 1989 juga dijelaskan mengenai adopsi anak Internasional yang berlaku universal bagi negara-negara yang terikat didalamnya. Di dalam Konvensi ini banyak sekali diatur mengenai Hak-hak anak dan salah satu yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai adopsi. Di dalam konvensi ini hanya dijelaskan secara universal mengenai peraturan yang berlaku di dunia, untuk selanjutnya konvensi ini menegaskan bahwa peraturan Nasional suatu negara juga harus berlaku untuk melengkapi isi dari konvensi ini. Dalam salah satu poin di dalam Konvensi ini dijelaskan juga bahwa negara harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan hak-hak yang terkandung dalam konvensi tersebut. Tercantum dalam article 9 bahwa:

“Pihak negara harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya yang bertentangan dengankeinginan mereka…………”

Tidak semua negara di dunia mengakui adanya adopsi, bagi negara yang mengakui adanya perbuatan hukum adopsi, hal tersebut hanya dilakukan atas kepentingan terbaik anak, dan kemudian hanya pengawasan otoritas yang kompeten dan perlindungan keamanan bagi anak.

Artikel 21:

Pihak Negara yang mengakui dan/atau mengijinkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utamadan mereka akan: a) Menjamin bahwa adopsi anak hanya dikuasakan oleh oleh otoritas kompeten yang menentukan bahwa adopsi diijinkan mengingat status anak yang dikaitkan dengan orangtua, kerabat dan perwalian legal dan bahwa, jika dibutuhkan, orang yang memberi perhatian terhadap adopsi atas dasar bimbingan yang mungkin diperlukan, sesuai hukumdan prosedur yang berlaku dan berdasarkaninformasi yang berhubungan dan dapat dipercaya. b) Mengakui bahwa adopsi antar Negara harus dipertimbangkan sebagai suatu alat alternatif dari  perawatan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan dalam suatu keluarga angkat atau adopsi atau tidak bisa dirawat di Negara asal anak dengan cara tepat apapun. c) Menjamin bahwa anak yang mengalami adopsi antar  Negara menikmati perlindungan dan standar yang sama dengan yang ada dalam kasus adopsi nasional. d) Mengambil semua langkah-langkah tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar Negara, penempatan tidak akan mengakibatkan pendapatan keuangan yang tidak layak bagi mereka yang terlibat di dalamnya. e) Apabila sesuai, meningkatkan tujuan-tujuan artikel  yang ada sekarang dengan menyimpulkan susunan atau perjanjian bilateral atau multilateral, dalam kerangka kerja, serta usaha untuk menjamin penempatan anak di Negara lain dilakukan oleh badan atau badan kompeten.

Untuk pengangkatan anak asing Undang-undang No 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 2, yang dikatakan :- Ayat (1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Repuplik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.- Ayat (2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.Dalam penjelasannya dikatakan adakalanya anak yang diangkat itu adalah anak asing, maka pemberian kewarganegaran Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda. Tujuan pengangkatan anak asing oleh seorang warga negara Republik Indonesia adalah terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Apa saja akibat hukum pengangkatan/adopsi anak tersebut?

  1. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tuaangkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dankewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

  1. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam.Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai denganketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3± sepertiga ± bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Peraturan Per-Undang-undangan hukum perdata barat atau BW 

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak  yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan berlaku ‘legitieme portie’ pasal 913 sampai dengan pasal 929.

Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Pengadopsian anak angkat di dalam hukum adat Indonesia harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

ANALISA KASUS

 

KASUS I

Adopsi Anak Internasional di Indonesia

 

Adopsi Anak Pasca Perubahan UU PA

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberi Kewenangan baru pada Pengadilan Agama (PA) berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak (adopsi). Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam“.

Dengan aturan itu terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurusi adopsi anak, yaitu PA dan Pengadilan Negeri (PN). Sebenarnya ruang lingkup kewenanganya berbeda, namun sempit sehingga sulit mencari celah antara keduanya dan berimbas pada kemasykulan oleh orang-orang awam hukum. Contoh, adopsi anak yang diangkat berbeda agama dengan orang tua angkat, atau berbeda negara. Siapakah yang berwenang di antara kedua badan peradilan itu?

Kasus Erwin/Tristan Dowse

Banyak kasus penjualan anak berkedok adopsi. Erwin, bocah asli Tegal, diadopsi pasangan suami isteri Irlandia Joseph Dowse-Lala. Nama Erwin pun diubah menjadi Tristan Dowse setelah bocah itu berhasil mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Tetapi belakangan, Tristan ditelantarkan seiring hamilnya Lala. Bahkan Joseph berusaha membatalkan status kewarganegaraan Irlandia bagi bocah yang ‘dibeli’ dari sindikat perdagangan bayi di Ciputat Tangerang itu.

Tristan adalah salah contoh adopsi orang asing, walaupun dalam praktek terjadi jual beli. Nyatanya, adopsi itu disahkan PN Jakarta Selatan. Diyakini ada banyak kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap ke permukaan.

Mahkamah Agung pun tidak menutup mata dan telinga terhadap hal itu. MA menengarai masih ada hakim yang melenceng dari ketentuan aturan adopsi, terutama oleh orang asing. Dulu, aturan yang dipakai adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979, yang disempurnakan lewat SEMA No. 6 Tahun 1983.

Isu adopsi oleh orang asing kembali mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penetapan palsu dari pengadilan, akhirnya MA kembali menebitkan SEMA No. 3 Tahun 2005. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban PN melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke MA selain kepada Dephukham, Depsos, Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

  1. Pertama, adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini pulalah yang dianut UU Kewarganegaraan yang terbit 2006.
  2. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka disesuaikan dengan mayoritas pendudukan setempat. Menurut M. Joni, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Sehingga perbenturan kewenangan antara PA dan PN tidak akan terjadi.
  3. Ketiga, pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Kalaupun upaya adopsi itu berhasil, Pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul dan orang tua kandung kepada si anak kelak. (Amb dari berbagai sumber).

Pengangkatan anak oleh orang asing memang relatif rumit. Tengok saja peristiwa yang belum lama ini dialami oleh aktris Madonna. Upaya Madonna mengangkat David Banda, seorang anak di Malawi, mendapat hambatan. UU Malawi rupanya tak membenarkan adopsi oleh WNA. Meskipun sang anak akhirnya ikut keluarga Madonna, kasus ini menunjukkan bahwa proses adopsi oleh orang asing tidak semudah yang dibayangkan. Itu sebabnya, dalam beberapa kasus, calon orang tua angkat lebih memilih jalan pintas

KASUS II

Adopsi Anak Internasional di Luar Indonesia

Madonna Gagal Mengadopsi Anak

Peristiwa kesulitan dalam proses adopsi anak dialami oleh Madonna, ketika gagal mengadopsi gadis tiga tahun asal Malawi bernama Mercy. Permohonan itu ditolak karena peraturan tempat tinggal. Persyaratan hukum Malawi mengatur calon orang tua harus menjadi penduduk di negara tersebut sekitar 18 hingga 24 bulan.

Sebelumnya pada tahun 2006 peraturan tempat tinggal Malawi diabaikan oleh Madonna saat dia diijinkan  membawa anak adopsi pertamanya David Banda ke London sebelum proses adopsinya selesai tahun 2008. Dalam pembacaan keputusan kasus adopsi kedua ini, hakim juga mengemukakan kekhawatiran soal potensi dampak pengabulan permohonan terhadap hak asasi anak yang akan diadopsi.

Hakim mencatat panti asuhan yang ditempati Chifundo James (nama asli Mercy) merupakan salah salah satu rumah yatim piatu paling bagus di malawi dan tidak lagi hidup dalam kemiskinan.

Dalam dokumen permohonan adopsi yang diajukan ke pengadilan, Madonna mengatakan dia “bisa dan mampu memberi Chifundo James kesejahteraan dan menjadikannya anggota keluarga”.

Sebelumnya sudah banyak artis yang mengadopsi anak dari luar negeri seperti Angelina Jolie, Mia Farrow, Julie Andrews dan Meg Ryan. Para selebriti ini lebih kepincut pada bayi-bayi asing, alih-alih pada anak-anak negeri sendiri. Merekalah yang ikut menyumbang pada pertumbuhan jumlah adopsi internasional yang meningkat tiga kali sejak tahun 1992.

Fakta statistik itu boleh dibilang sangat ironis, sebab bertolak belakang dengan prinsip permintaan dan penawaran. Seperti dilansir Dave Thomas Foundation, saat ini sedikitnya tercatat 129 ribu anak-anak Amerika yang menunggu diadopsi. Tahun lalu, 79 ribu anak-anak sudah disetujui diadopsi, tapi cuma 51 orang yang mulus prosesnya. Sisanya, belum jelas rimbanya.

Para calon orangtua yang mencari anak angkat ke luar negeri itu berpikir, ribuan anak-anak calon adopsi di dalam negeri kondisinya tidak memuaskan. Belum lagi soal biaya yang dianggap lebih mahal, serta waktu yang bertele-tele.

Berdasarkan catatan majalah Adoptive Families, perkiraan biaya untuk mengadopsi anak-anak asal China berkisar antara 20 sampai 25 ribu dollar. Sementara anak-anak asal Guatemala sekitar 25 hingga 30 ribu dollar. Mengadopsi anak-anak Rusia biayanya antara 30 sampai 40 ribu dollar.

Bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengadopsi anak-anak Amerika. Seperti disebutkan oleh Lembaga Adopsi Nasional (NCA), biayanya sekitar delapan sampai 40 ribu dollar. Harga rata-ratanya bisa 15 sampai 25 ribu dollar. Jadi, jauh lebih murah.

Selain itu prosesnya pun tak kalah cepat. Menurut data American Adoptions, adopsi anak dari luar negeri butuh waktu 10 sampai 12 bulan, sedangkan mengangkat anak dari dalam negeri perlu tempo satu hingga 28 bulan. Sesuai peraturan yang baru, proses adopsi anak-anak asal China dan Guatemala bahkan bisa jauh lebih lama.

Masih banyak faktor lain yang menyebabkan munculnya keengganan calon orangtua potensial Amerika mengangkat anak dari negeri sendiri. Salah satunya adalah kekhawatiran munculnya gugatan balik dari orangtua biologis di kemudian hari.

Mengadopsi anak dari negeri tetangga pun, belum tentu bebas dari campur tangan orangtua kandung bocah-bocah bersangkutan. Madonna sendiri pernah mengalaminya, ketika ia mengangkat David Banda asal Malawi sebagai anak angkatnya. Ketika itu, ayah David sempat protes meski akhirnya gagal.

Jadi seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai Konvensi Hak-Hak Anak menurut Dewan Umum PBB bahwa tidak semua negara di dunia mengakui adanya adopsi, bagi negara yang mengakui adanya perbuatan hukum adopsi, hal tersebut hanya dilakukan atas kepentingan terbaik anak, dan kemudian hanya pengawasan otoritas yang kompeten dan perlindungan keamanan bagi anak.

Explore posts in the same categories: Jurisprudence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: