ANALISA KASUS ADOPSI ANAK INTERNASIONAL DI DALAM DAN DI LUAR INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONVENSI HAK-HAK ANAK PBB

Posted June 25, 2012 by etaholic
Categories: Jurisprudence

PENDAHULUAN

 

Adopsi Anak

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaankeluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Adopsi atau pengangkatan anak menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 memisahkan dua jenis pengangkatan anak, yaitu :

  1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI);
  2. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara Asing (WNA).

Adopsi Anak Internasional

Adopsi anak Internasional sudah banyak diatur oleh banyak ketentuan baik dalamperaturan Nasional maupun Internasional. Banyak juga keuntungan yang dapat diperoleh apabila melakukan perbuatan hukum mengadopsi anak Internasional.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir, hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Banyak Hal yang harus diperhatikan tentang tata cara pengangkatan anak dan apa saja hal-hal yang harusdiperhatikan dalam melaksanakan perbuatan hukum ini.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik baik bagi anak dalam rangkamewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkanadat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan apabila ingin dilaksanakannyaperbuatan hukum ini, diantaranya adalah:

  1. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anakangkat.
  2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.
  3. Orang tua angkat wajib memberitahukan tentang asal usul anak tersebut.

Syarat-syarat pengangkatan anak menurut PP no 54 Tahun 2007 adalah:

  1. Belum berusia 18 tahun
  2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
  3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
  4. Memerlukan perlindungan khusus

Jika diatas disebutkan mengenai Syarat anak yang ingin diadopsi, maka yang akan disebutkan berikut adalah syarat mengenai calon orang tua angkat adalah:

  1. sehat jasmani dan rohani;
  2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  6. tidak merupakan pasangan sejenis;
  7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satuorang anak;
  8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atauwali anak;
  10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  13. memperoleh izin Menteri dan/  atau kepala instansi sosial.

Ada perbedaan tata cara pengangkatan anak antara anak Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dan sebaliknya. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing, harus memenuhi syarat, sbb:

  1. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara soal pemohon melaluikedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
  2. Memperoleh izin tertulis dari menteri, dan
  3. Melalui lembaga pengasuhan anak

Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia harus memenuhi syarat, sbb:

  1. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
  2. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Telah bertempat tinggal di Indonesia secarah sah selama 2 (dua) tahun
  2. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
  3. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan RepublikIndonesia setempat.

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh warga negara asing yang telah memenuhi syarat diatas diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan. Dalam proses pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.

Ketentuan Internasional

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang dilaksanakan Dewan Umum PBB pada Tanggal 20 November 1989 juga dijelaskan mengenai adopsi anak Internasional yang berlaku universal bagi negara-negara yang terikat didalamnya. Di dalam Konvensi ini banyak sekali diatur mengenai Hak-hak anak dan salah satu yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai adopsi. Di dalam konvensi ini hanya dijelaskan secara universal mengenai peraturan yang berlaku di dunia, untuk selanjutnya konvensi ini menegaskan bahwa peraturan Nasional suatu negara juga harus berlaku untuk melengkapi isi dari konvensi ini. Dalam salah satu poin di dalam Konvensi ini dijelaskan juga bahwa negara harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan hak-hak yang terkandung dalam konvensi tersebut. Tercantum dalam article 9 bahwa:

“Pihak negara harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya yang bertentangan dengankeinginan mereka…………”

Tidak semua negara di dunia mengakui adanya adopsi, bagi negara yang mengakui adanya perbuatan hukum adopsi, hal tersebut hanya dilakukan atas kepentingan terbaik anak, dan kemudian hanya pengawasan otoritas yang kompeten dan perlindungan keamanan bagi anak.

Artikel 21:

Pihak Negara yang mengakui dan/atau mengijinkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utamadan mereka akan: a) Menjamin bahwa adopsi anak hanya dikuasakan oleh oleh otoritas kompeten yang menentukan bahwa adopsi diijinkan mengingat status anak yang dikaitkan dengan orangtua, kerabat dan perwalian legal dan bahwa, jika dibutuhkan, orang yang memberi perhatian terhadap adopsi atas dasar bimbingan yang mungkin diperlukan, sesuai hukumdan prosedur yang berlaku dan berdasarkaninformasi yang berhubungan dan dapat dipercaya. b) Mengakui bahwa adopsi antar Negara harus dipertimbangkan sebagai suatu alat alternatif dari  perawatan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan dalam suatu keluarga angkat atau adopsi atau tidak bisa dirawat di Negara asal anak dengan cara tepat apapun. c) Menjamin bahwa anak yang mengalami adopsi antar  Negara menikmati perlindungan dan standar yang sama dengan yang ada dalam kasus adopsi nasional. d) Mengambil semua langkah-langkah tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar Negara, penempatan tidak akan mengakibatkan pendapatan keuangan yang tidak layak bagi mereka yang terlibat di dalamnya. e) Apabila sesuai, meningkatkan tujuan-tujuan artikel  yang ada sekarang dengan menyimpulkan susunan atau perjanjian bilateral atau multilateral, dalam kerangka kerja, serta usaha untuk menjamin penempatan anak di Negara lain dilakukan oleh badan atau badan kompeten.

Untuk pengangkatan anak asing Undang-undang No 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 2, yang dikatakan :- Ayat (1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Repuplik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.- Ayat (2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.Dalam penjelasannya dikatakan adakalanya anak yang diangkat itu adalah anak asing, maka pemberian kewarganegaran Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda. Tujuan pengangkatan anak asing oleh seorang warga negara Republik Indonesia adalah terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Apa saja akibat hukum pengangkatan/adopsi anak tersebut?

  1. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tuaangkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dankewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

  1. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam.Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai denganketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3± sepertiga ± bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Peraturan Per-Undang-undangan hukum perdata barat atau BW 

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak  yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan berlaku ‘legitieme portie’ pasal 913 sampai dengan pasal 929.

Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Pengadopsian anak angkat di dalam hukum adat Indonesia harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

ANALISA KASUS

 

KASUS I

Adopsi Anak Internasional di Indonesia

 

Adopsi Anak Pasca Perubahan UU PA

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberi Kewenangan baru pada Pengadilan Agama (PA) berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak (adopsi). Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam“.

Dengan aturan itu terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurusi adopsi anak, yaitu PA dan Pengadilan Negeri (PN). Sebenarnya ruang lingkup kewenanganya berbeda, namun sempit sehingga sulit mencari celah antara keduanya dan berimbas pada kemasykulan oleh orang-orang awam hukum. Contoh, adopsi anak yang diangkat berbeda agama dengan orang tua angkat, atau berbeda negara. Siapakah yang berwenang di antara kedua badan peradilan itu?

Kasus Erwin/Tristan Dowse

Banyak kasus penjualan anak berkedok adopsi. Erwin, bocah asli Tegal, diadopsi pasangan suami isteri Irlandia Joseph Dowse-Lala. Nama Erwin pun diubah menjadi Tristan Dowse setelah bocah itu berhasil mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Tetapi belakangan, Tristan ditelantarkan seiring hamilnya Lala. Bahkan Joseph berusaha membatalkan status kewarganegaraan Irlandia bagi bocah yang ‘dibeli’ dari sindikat perdagangan bayi di Ciputat Tangerang itu.

Tristan adalah salah contoh adopsi orang asing, walaupun dalam praktek terjadi jual beli. Nyatanya, adopsi itu disahkan PN Jakarta Selatan. Diyakini ada banyak kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap ke permukaan.

Mahkamah Agung pun tidak menutup mata dan telinga terhadap hal itu. MA menengarai masih ada hakim yang melenceng dari ketentuan aturan adopsi, terutama oleh orang asing. Dulu, aturan yang dipakai adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979, yang disempurnakan lewat SEMA No. 6 Tahun 1983.

Isu adopsi oleh orang asing kembali mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penetapan palsu dari pengadilan, akhirnya MA kembali menebitkan SEMA No. 3 Tahun 2005. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban PN melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke MA selain kepada Dephukham, Depsos, Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

  1. Pertama, adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini pulalah yang dianut UU Kewarganegaraan yang terbit 2006.
  2. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka disesuaikan dengan mayoritas pendudukan setempat. Menurut M. Joni, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Sehingga perbenturan kewenangan antara PA dan PN tidak akan terjadi.
  3. Ketiga, pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Kalaupun upaya adopsi itu berhasil, Pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul dan orang tua kandung kepada si anak kelak. (Amb dari berbagai sumber).

Pengangkatan anak oleh orang asing memang relatif rumit. Tengok saja peristiwa yang belum lama ini dialami oleh aktris Madonna. Upaya Madonna mengangkat David Banda, seorang anak di Malawi, mendapat hambatan. UU Malawi rupanya tak membenarkan adopsi oleh WNA. Meskipun sang anak akhirnya ikut keluarga Madonna, kasus ini menunjukkan bahwa proses adopsi oleh orang asing tidak semudah yang dibayangkan. Itu sebabnya, dalam beberapa kasus, calon orang tua angkat lebih memilih jalan pintas

KASUS II

Adopsi Anak Internasional di Luar Indonesia

Madonna Gagal Mengadopsi Anak

Peristiwa kesulitan dalam proses adopsi anak dialami oleh Madonna, ketika gagal mengadopsi gadis tiga tahun asal Malawi bernama Mercy. Permohonan itu ditolak karena peraturan tempat tinggal. Persyaratan hukum Malawi mengatur calon orang tua harus menjadi penduduk di negara tersebut sekitar 18 hingga 24 bulan.

Sebelumnya pada tahun 2006 peraturan tempat tinggal Malawi diabaikan oleh Madonna saat dia diijinkan  membawa anak adopsi pertamanya David Banda ke London sebelum proses adopsinya selesai tahun 2008. Dalam pembacaan keputusan kasus adopsi kedua ini, hakim juga mengemukakan kekhawatiran soal potensi dampak pengabulan permohonan terhadap hak asasi anak yang akan diadopsi.

Hakim mencatat panti asuhan yang ditempati Chifundo James (nama asli Mercy) merupakan salah salah satu rumah yatim piatu paling bagus di malawi dan tidak lagi hidup dalam kemiskinan.

Dalam dokumen permohonan adopsi yang diajukan ke pengadilan, Madonna mengatakan dia “bisa dan mampu memberi Chifundo James kesejahteraan dan menjadikannya anggota keluarga”.

Sebelumnya sudah banyak artis yang mengadopsi anak dari luar negeri seperti Angelina Jolie, Mia Farrow, Julie Andrews dan Meg Ryan. Para selebriti ini lebih kepincut pada bayi-bayi asing, alih-alih pada anak-anak negeri sendiri. Merekalah yang ikut menyumbang pada pertumbuhan jumlah adopsi internasional yang meningkat tiga kali sejak tahun 1992.

Fakta statistik itu boleh dibilang sangat ironis, sebab bertolak belakang dengan prinsip permintaan dan penawaran. Seperti dilansir Dave Thomas Foundation, saat ini sedikitnya tercatat 129 ribu anak-anak Amerika yang menunggu diadopsi. Tahun lalu, 79 ribu anak-anak sudah disetujui diadopsi, tapi cuma 51 orang yang mulus prosesnya. Sisanya, belum jelas rimbanya.

Para calon orangtua yang mencari anak angkat ke luar negeri itu berpikir, ribuan anak-anak calon adopsi di dalam negeri kondisinya tidak memuaskan. Belum lagi soal biaya yang dianggap lebih mahal, serta waktu yang bertele-tele.

Berdasarkan catatan majalah Adoptive Families, perkiraan biaya untuk mengadopsi anak-anak asal China berkisar antara 20 sampai 25 ribu dollar. Sementara anak-anak asal Guatemala sekitar 25 hingga 30 ribu dollar. Mengadopsi anak-anak Rusia biayanya antara 30 sampai 40 ribu dollar.

Bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengadopsi anak-anak Amerika. Seperti disebutkan oleh Lembaga Adopsi Nasional (NCA), biayanya sekitar delapan sampai 40 ribu dollar. Harga rata-ratanya bisa 15 sampai 25 ribu dollar. Jadi, jauh lebih murah.

Selain itu prosesnya pun tak kalah cepat. Menurut data American Adoptions, adopsi anak dari luar negeri butuh waktu 10 sampai 12 bulan, sedangkan mengangkat anak dari dalam negeri perlu tempo satu hingga 28 bulan. Sesuai peraturan yang baru, proses adopsi anak-anak asal China dan Guatemala bahkan bisa jauh lebih lama.

Masih banyak faktor lain yang menyebabkan munculnya keengganan calon orangtua potensial Amerika mengangkat anak dari negeri sendiri. Salah satunya adalah kekhawatiran munculnya gugatan balik dari orangtua biologis di kemudian hari.

Mengadopsi anak dari negeri tetangga pun, belum tentu bebas dari campur tangan orangtua kandung bocah-bocah bersangkutan. Madonna sendiri pernah mengalaminya, ketika ia mengangkat David Banda asal Malawi sebagai anak angkatnya. Ketika itu, ayah David sempat protes meski akhirnya gagal.

Jadi seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai Konvensi Hak-Hak Anak menurut Dewan Umum PBB bahwa tidak semua negara di dunia mengakui adanya adopsi, bagi negara yang mengakui adanya perbuatan hukum adopsi, hal tersebut hanya dilakukan atas kepentingan terbaik anak, dan kemudian hanya pengawasan otoritas yang kompeten dan perlindungan keamanan bagi anak.

MONEY POLITIC DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Posted June 25, 2012 by etaholic
Categories: Jurisprudence

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Money Politics, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap.

Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit, perubahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Sebut saja masalah golongan putih (golput) yang muncul akibat ketidakpercayaan kelompok ini kepada parpol. Kini, di masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Tentunya, figur yang bisa membawa perubahan.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik. Keberadaan golput di sejumlah pemilu maupun pemilihan kepala daerah makin mengukuhkan ketidakpuasan rakyat terhadap parpol. Secara global jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun lalu, memprediksikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol turun drastis. Ini akibat, masyarakat memandang komitmen pertanggungjawaban parpol terhadap konstituennya masih sangat minim. Sehingga membuat para pemilih menjadi tidak respek terhadap parpol.

Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Dan sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa “berhutang budi” pada calon walikota yang memberikan uang tersebut.

Dengan cara Money Politics hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat. Saat ini, Indonesia membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang ada saat ini luar biasa korup. Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan terhenti. Namun, format pemilu yang ada saat ini tidak memungkinkan partai kecil dan kandidat perorangan untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.

Panwas secara bertingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan juga saling mengawasi. Panwas pusat dapat menegur dan menghentikan Panwas provinsi. Demikian pula dari tingkat provinsi kepada kabupaten/kota atau Panwas kabupaten/kota kepada Panwas tingkat kecamatan.

Singkatnya, penyelenggara pemilu harus siap karena pemilihan presiden mendatang menampilkan perubahan kultur politik dari partai oriented ke kandidat oriented. Sementara dengan kondisi yang ada, kandidat presiden harus mampu mendanai partai sebagai imbal balik pencalonan. Akibatnya yang muncul adalah perlombaan untuk mengumpulkan uang dari pelbagai sumber dan tidak mendorong pemberantasan korupsi yang dibutuhkan masyarakat.

B.     RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa makalah ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

  1. Bagaimana Money politics dalam Pemilu?
  2. Apakah Money Politics mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum?
  3. c.       Apa dampak dari Praktik Money politics?
  4. Kenapa Money Politics masih menjadi ancaman?
  5. Bagaimana cara melawan Praktik Money Politics?

C.    KAJIAN TEORITIS

Peraturan yang bersifat yuridis mengenai politik uang (Money Politics) ini, yaitu larangan bagi para calon kandidat pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang akan mencalonkan diri mereka dalam ajang pesta demokrasi yang berlangsung. Peraturan tersebut antara lain:

  1. BAB XX Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 247 Ayat 1 sampai Ayat 10.
  2. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengenai PELANGGARAN PIDANA PEMILU Pasal 252, Pasal 253 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 254 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 255 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 256 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 257 Ayat 1 sampai Ayat 3.
  3. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengenai PERSELISIHAN PEMILU Pasal 258 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 259 Ayat 1 sampai Ayat 3.
  4. Undang-undang No. 32 Tahun 2008 mengenai Pemberhentian Kepala Daerah (yang sudah dilantik atau yang akan dilantik) Pasal 29 Ayat 1 sampai 4, Pasal 30 Ayat 1 smapai 2, Pasal 31 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 32 Ayat 1 sampai Ayat 7, Pasal 33 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 34 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 35 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 36 Ayat 1 sampai Ayat 5.


 

PEMBAHASAN

A.  Money Politics dalam Pemilu

Praktek dari Money Politics dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal, c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.[1]

Dari sisi waktunya, praktik Money Politics di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Kalau kita mau menganalisa dari kedua tahapan praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran the voters, pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng tanda gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka ’berkhiatan’. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Adapun keberhasilan praktik Money Politics pada tahapan yang kedua lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika pelaku Money Politics tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. Dengan demikian para ’pengkhianat’ sulit dilacak.

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika Money Politics tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik Money Politics adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbangnya, kelompoknya daripada interest public.

Bagaimanapun juga Money Politics merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis—dalam jangka pendek—dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa?

Demoralisasi yang diakibatkan oleh Money Politics akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

B.  Money Politics mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum

Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (Money Politics) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Money Politics banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui Money Politics dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.[2]

Dalam politik uang (Money Politics) pemilihan kepala daerah baik untuk mengisi jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di ketahui oleh umum. Praktek politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada “Ring Dalam” para calon saja. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut. Bagi daerah yang relatif kurang maju mungkin harga satu suara berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 100 juta saja. Namun, untuk daerah yang sudah maju dan memiliki pendapatan perkapita tinggi di duga satu suara sangat variatif berkiasar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. [3]

Persoalannya seorang calon harus tahu benar kapan dana yang dibutuhkan harus dikeluarkan. Dalam permainan politik uang (Money Politics), seorang calon kepala daerah berserta tim suksesnya (TIMSES) harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakuakan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih. Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipecaya, maka boleh jadi akan menjadi bumerang apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada. Biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya bukti praktek uang (Money Politics) tersebut guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut.

Maka dapat dijadikan bahan untuk membatalkan pelantikan kepala daerah terpilih, bukankah peraturan pemerintah Nomor 151 tentang tata cara pemilihan kepala daerah terpilih harus menghadapi masa uji publik selama 3 hari. Dalam masa uji public ini senjata paling ampuh untuk menjatuhkan kandidat yang menang adalah apabila terdapat bukti adanya praktek politik uang (Money Politics). Bukankah politik uang (Money Politics) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana suap.

Di samping mempelajari secara hati-hati dan seksama, calon kepala daerah tidak pula sembarangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas guna dalam memperoleh suara dalam pemilihan nanti. Dalam praktek politik uang (Money Politics) dikenal beberapa tahapan dana yang dibutuhkan, dimulai dari proses uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi hingga uang yang ditujukan untuk membeli suara orang per orang pemilih. Pada proses pemilihan, masing-masin bakal calon melakukan pendekatan kepada para anggota dewan, guna mencari dukungan bagi mereka untuk mencalon diri dalam ajang pemilihan kepala daerah (PILKADA). Bagi mereka yang terlibat dalam praktek politik uang (Money Politics) mereka juga menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini. Bagi bakal calon yang “paham betul” dengan situasi lapangan dan disertai dana yang mencakupi bagi masa perkenalan telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini. Ada lagi istilah uang pangkal. Bagi sebagian kandidat memberikan uang dalam jumlah besar untuk suatu pertarungan yang belum pasti mereka menangkan merupakan suatu hal yang wajar memang merupakan suatu hal yang terlalu besar resikonya. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko tersebut, maka apabila terjadi kesepakatan untuk memberikan dana dalam jumlah tertentu, tidak semua dana yang disepakati dibayarkan. Strateginya dengan memberikan uang pangkal disertai janji apabila kelak terpilih akan melunasi sisa uang yang dijanjikan.[4]

Memang pola menggunakan uang pangkal ini juga riskan apabila ditinjau dari sisi kepastian bahwa suara akan dijaminkan diberikan kepada “si pemberi uang pangkal”. **Dalam salah satu kasus yang saya ketahui dilapangan, uang pangkal diberikan sejumlah Rp 10 juta disertai dengan janji akan diberikan sekitar Rp 100 juta lagi apabila kelak terpilih. Oleh anggota DPRD bersangkutan ternyata uang pangkal ini dianggap tidak pernah ada ketika kandidat lain memberikan dana secara kontan tiga kali lebih besar daripada dana yang dijanjikan oleh “si pemberi uang pangkal pertama” berjumlah Rp 10 juta terdahulu. Akibatnya, uang pangkal yang diberikan oleh salah seorang calon kepala daerah ini hilang percuma karena dana yang lebih besar bukan hanya dijanjikan tetapi dibayar lunas dalam bentuk uang tunai, oleh calon kepala daerah yang lain.[5] Dalam pemilhan tersebut, maka hal tersebut adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yaitu adanya sebuah asas yang disebut JURDIL (Jujur dan Adil). Dalam masalah ini ada beberapa perdebatan mengenai asas ini pada awal akan dimasukkan asas ini dalam asas Pemilu pada awal Pemilu di Indonesia, antara lain:

  1. Perlunya atau tidak asas jurdil ini dimasukan dalam perundang-undangan sebagai asas resmi disamping asas LUBER.
  2. Dalam pelaksanaan Pemilu perlu ditampakan bahwa asas jurdil ini merupakan sesuatu yang benar-benar diterapkan.

Melihat pengertian asas Jurdil ini disatu pihak dan asas Luber pihak lain, keduanya memiliki pengertian yang berbeda, namun sangat erat kaitannya. Dalam pembahasan ini maka sewajarnyalah sebuah Pemilu harus menggunakan asas JURDIL dan LUBER, guna terciptanya sebuah demokrasi serta pesta demokrasi yang sehat dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan juga sesuai dengan amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN.

Dalam pilkada yang ada maupun pemilu secara umum maka asas ini (JURDIL serta LUBER) hanyalah sebuah slogan belaka, karena pada dasarnya Money Politics merupakan sebuah sistem yang tidak akan pernah hilang dalam proses demokrasi Indonesia dan hal ini akan terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para calon dan Jurkam serta Timses masing-masing calon dalam pilkada dan pemilu guna mencari perhatian serta suara dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dan PEMILU (Pemilihan Umum). Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam akan tetapi praktek Money Politics ini tetap ada walau dikemas dalam agenda yang sangat rapi. Akan tetapi juga ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan politik uang (Money Politics). Serta merebaknya Money Politics membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui Money Politics kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”.

Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di tengah gelombang demokratisasi yang gencar belakangan ini, maraknya Money Politics bisa mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang. Maka dengan demikian, Pilkada dengan sistem Money Politics akan terus terjadi kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang (Money Politics) adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada para anggota DPRD.

Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara orang ketiga. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan memberikan uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian atas pemberian. Ada hal yang menarik bahwa umumnya para anggota DPRD lebih menginginkan uang kontan dari pada cheque. Akibatnya, jangan heran kalau uang kontan berdampak lebih ampuh dibandingkan dengan penggunaan selembar cheque. Karena itu harga suara itu sangat mahal apabila seorang bakal calon kepala daerah berasal dari anggota TNI/ POLRI artinya, anggota fraksi ini mempunyai posisi tawar yang tinggi. Mereka dapat mengajukan argument bahwa”terikat rantai komando” dan terikat pemerintah komandan dan seterunya. Padahal, tidak ada lagi perintah komando untuk memilih atau tidak memilih salah satu bakal calon. Akibatnya, calon pembeli suara dihadapkan pada situasi sulit. Dalam kondisi inilah dibutuhkan dana yang cukup besar. Biasanya strategi yang dilakukan dengan mendapatkan informasi berupa dana yang dikeluarkan oleh pihak lawan bagi suara mahal ini. Setelah mengetahui harga suara maka kemudian diberikan dana jauh lebih besar lagi.

Dalam sistem politik yang lain ada yang namanya “Serangan Fajar” bagi para bakal calon kepala daerah beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa inilah masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar dan yang beredar bagi satu suara anggota DPRD. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutkan suara tersebut. Namun, dalam praktek juga terjadi Serangan Fajar yang dimaksud sebenarnya adalah dengan Serangan Fajar ialah pada hari Fajar hari H (Hari Pemilihan), kandidat kepala daerah atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya dan anggota DPRD mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya dalam pemungutan suara dan masa uji publik serta masa pelantikan kepala daerah. Ada beberapa kategori yang dapat di ketahui yaitu sebagai berikut : Pertama, Anggota Dewan (DPRD) yang selama ini dikenal dengan kondisi siap menyeberang asal sesuai harga. Kedua, Anggota Dewan (DPRD) yang masih dihadapkan pada keraguan antara misi partai dengan iming-iming uang yang berjumlah besar.

Namun hal yang inti dari Money Politics adalah bagaimana strategi pemberian uang ini. Bukankah tindakan menyuap dan disuap merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu proses “penyampaian uang” harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Namun, yang pasti bagi mereka yang terlibat dalam menggunakan uang kontan, tidak melalui transfer bank walaupun melibatkan dana dalam jumlah besar. Yaitu dengan cara mendatangi secara langsung rumah Anggota Dewan (DPRD) untuk memberikan uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk semaksimal mungkin menghilangkan jejak. Apabila mengirim sejumlah dana melalui jasa perbankan tentu terdapat bukti setoran yang akan didapatkan di samping memang transaksi perbankan mudah dilakukan pelacakan. Dan hal ini akan memberikan peluang bagi calon kandidat yang kalah guna membongkar praktek politik uang (Money Politics) yang dilakukan oleh calon kandidat serta timsesnya dalam memenangkan pemilu atau pemilhan kepala daerah (PILKADA). Dan juga hal ini akan memberikan sebuah kesan negative bahwa calon tersebut melakukan praktek politik uang (Money Politics) guna memenangkan pemilihan tersebut. Selain itu ternyata pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para kandidat secara langsung. Akan tetapi pemberian uang tersebut dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dan seterusnya. Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (Money Politics). Macam-macam itu adalah sebagai berikut:

  1. Sistem ijon.
  2. Melalui tim sukses calon.
  3. Melalui orang terdekat.
  4. Pemberian langsung oleh kandidat.
  5. Dalam bentuk cheque.

Akan tetapi tidak banyak juga Money Politics ini yang tidak berhasil pada akhirnya dalam masalah pembelian suara pemilih maupun dari anggota dewan (DPRD). Ada bebarapa faktor yang membuat hal ini terjadi, yaitu:

  1. Adanya hubungan keluarga dan persahabatan.
  2. Bakal calon bersikap ragu-ragu.
  3. Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen tersendiri.
  4. Adanya anggota yang dianggap opportunis.

C.  Dampak Praktik Money Politics

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people’s sovereghty). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian adanya praktik Money Politics berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.

Money Politics bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

D.  Kenapa Money Politics Masih Menjadi Ancaman

Dalam perkembangan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia, justru mencuat isu yang diangkat oleh teman-teman LSM ”politisi bermasalah“, yang di indikasikan salah satunya pernah terlibat kasus korupsi dan masalah hukum lainnya. Tulisan ini tidak bermaksud memperdebatkan akan validitasnya. Yang menurut Bung Jeiry Sumampow, dan teman-teman dari JPPR, data yang mereka miliki bersumber dari pengaduan masyarakat. Untuk itu paling tidak dapat disikapi dari dua aspek. Aspek pertama, bahwa ada indikasi peningkatan kontrol publik atas mekanisme politik dan mengalami institusinalisasi secara baik. Aspek kedua merupakan keprihatinan, mengingat bahwa masih menggejalanya korupsi dalam mekanisme politik nasional, yang diduga keras berasal dari politik uang. Hal yang menurut hemat kami, merupakan gejala yang harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong berkembangnya demokrasi dalam proses politik ”yang lebih akuntabel dan ”yang lebih transparan” dalam sistim politik Indonesia.

Sebuah keniscayaan bahwa, politik memang membutuhkan dana. Belanja politik direncanakan dan digunakan untuk berbagai kegiatan program kampanye. Untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen, serta menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Politisi dalam kompetisi untuk meraih dukungan pemilih, tanpa dana hampir dapat dipastikan akan kalah. Tetapi dana politik dan politik uang jelas berbeda. Letak perbedaan adalah modus dalam pengunaan dana yang digunakan untuk menggalang dukungan pemilih. Hal tekait pula sumber pendanaannya. Realitas politik menunjukan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusungnya.[6]

Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sisitem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra strktur politik adalah dari sektor masyarakat.

Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi:

  1. Partai politik.
  2. Caleg dari partai politik yang bersangkutan.
  3. Sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum.

Partai politik memiliki sumber dana dari iuran anggota. Fakta menujukan hampir semua Partai, sistem iuran anggota belum dapat berjalan secara memadai. Yang digunakan adalah iuran atau kewajiban anggota fraksi. Yang dapat memberi donasi kepada Partainya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Karena tingkat sosial ekonomi anggota atau masyarakat yang menjadi konstituen, dengan pendapatan perkapita rata-rata (data terakhir)  1860, itu pun dengan kesenjangan yang cukup besar pula.

Dari gambaran fakta dilapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b), tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif ”usaha”, dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk ”pengembalian modal” mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam ”perlindungan atau kepentingan politik tertentu”. Donasi yang diberikan mengikat si politisi, ”harus mengikuti kepentingan” dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.

Hal ideal yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan otu-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menujukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter dan moralitas. Karena masyarakat pada akar rumput, walaupun besar jumlahnya belum dapat menyumbang seorang calon wakil rakyat, sekalipun calon itu adalah pilihannya. Bagaimana mungkin dia dapat menyumbang, dengan kebutuhan sehari-hari saja sudah repot.

Tentu sangat berbeda, dengan perbandingan sisitem politik Amerika yang demikian demokratis dan transparan. Pada Pemilu yang baru lalu, kemanangan Barack Obama, memberikan suatu contoh. Dia tidak hanya berhasil menekan angka golput (yang tidak menggunakan hal pilih). Dana politik, dihimpun dari konstituen dengan kuantita person dan jumlah donasi terbesar justru berasal donasi yang kecil-kecil dari masyarakat menengah sampai pada lampisan akar rumput. Jelas mereka tidak mengenal dana politik pinjaman yang harus dikembalikan ke pemberi donasi. Konsekwensinya hanya dalam pertanggungjawaban Barack Obama, pengelolaan yang transparan dan tentu pada gilirannya tuntutan atas kinerja politik, dalam bentuk keberhasilan dia mewujudkan visi dan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye.

Barangkali disanalah letak persolannya bagi bangsa kita sekarang ini. Pilihan sikap politik dari kalangan menengah Indonesia. Kalangan yang mampu memberi donasi kegiatan politik, apakah aktif atau tidak. Bila aktif, maka hal tersebut menekan peluang kelompok pendana perorangan (besar) atau mungkin juga sindikasi, mendominasi atau bahkan boleh jadi mengkoptasi mekanisme politik kita. Yang secara tidak langsung sudah ”mengikat” si politisi jatuh kedalam jebakan politik uang.

E.  Melawan Praktik Money Politics

. Partai politik dan para anggota legislatif di segala level sudah mempersiapkan strategi untuk mendapatkan simpati rakyat agar menang dalam Pemilu yang nampaknya akan lebih kompetitif, karena diikuti oleh tiga puluh delapan partai politik nasional dan enam partai politik lokal.

Pemilu mendatang nampaknya akan diwarnai dengan praktik politik uang. Hal ini terjadi karena sebagian besar rakyat telah terbiasa dengan praktik ini dalam proses-proses politik yang terjadi yang dilakukan secara langsung, baik untuk memilih kepala desa, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil gubernur. Padahal, salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik Money Politics bisa diminimalisir. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik Money Politics menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk melanggar.

Praktik Money Politics dalam setiap perhelatan politik tersebutlah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan Money Politics. Singkatnya, terbangun pandangan umum bahwa politik uang dalam setiap kompetisi politik adalah sebuah keharusan. Inilah yang kemudian menyebabkan semacam pandangan bahwa seolah terdapat empat faktor yang sangat berpengaruh dalam proses kompetisi politik, yaitu: uang, duit, money, dan fulus.

Selain itu, partai politik tidak siap menyediakan kader-kader handal, baik sebagai calon maupun sebagai relawan yang mau bekerja secara militan untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, calon-calon yang maju kemudian melakukan cara-cara instan dan praktis untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pemilih untuk memberikan hak pilihnya.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan. Inilah menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum medioker alias mereka yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya tentu saja struktur negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (common goods).

ANALISIS

Makin Maraknya Money Politics

Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan praktik Money Politics dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dlaam pemilu legislatif nanti, Money Politics dapat dipastikan akan menjadi semakin tak terkendali. Sebab akan ada banyak calon anggota DPR yang berkompetisi untuk memperebutkan dukungan rakyat. Karakter rakyat yang kian pragmatis akan dilihat oleh para politikus sebagai peluang untuk memenangkan kompetisi dengan cara menyebar uang.

Dalam konteks ini, politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas caleg. Mereka tidak melakukan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi politik mereka kepada masyarakat. Bahkan sangat mungkin memang mereka tidak memiliki visi politik yang akan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih nantinya.

Money Politics Perlu Perlawanan

Jika Money Politics terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, Money Politics harus dianggap sebagi kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.

Untuk melawan praktik Money Politics, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan diatas mengenai partisipasi politik yang ada didalam masyarakat dalam pemilu umum maupun pemilu daerah (PILKADA) maka dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat sangatlah penting guna keberlangsungan demokrasi di Negara ini. Serta juga memberikan sebuah pencerahan bagi masyarakat umum bagaimana partisipasi tersebut jangan salah digunakan dalam pemilihan umum.

Dalam hal ini yaitu dengan adanya sistem yang bernama politik uang (Money Politics) yang memberikan gambaran buruk bagi kesejahteraan demokrasi di Indonesia ini. Ada sebuah slogan yang bagus dalam menyikapi akan pelanggaran dari PILKADA maupun PEMILU secara umum yaitu DEMOKRASI bukanlah “DEMOCRAZY”. Dan juga bagi masyarakat umum sepatutnyalah untuk lebih cerdas dalam menanggapi semua iming-iming dan janji-janji yang diberikan oleh para calon kandidat Pilkada dalam kampanye-nya. Dan juga lebih selektif dalam memilih apa yang sesuai dengan hati nurani kalian. Serta juga ingat pada para calon kandidat yang akan bertarung dalam ajang pesta demokrasi yang ada di negeri tercinta ini, yaitu ingatlah asas JURDIL dan LUBER dalam melaksanakan acara demokrasi ini, dan juga para calon pemilih juga agar ingat akan slogan tersebut. Janganlah sekali-kali kalian khianati hati kalian demi sesuatu yang belum tentu kalian dapatkan. Serta juga slogan tersebut walau sudah tua umurnya akan tetapi, manfaat dan maknanya sangatlah dalam menentukan masa depan bangsa ini.


 

DAFTAR PUSTAKA

Antulian, Rifa’i. DR. S.H, M.Hum. 2004. Politik uang jalan pemilihan kepala daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. Pergulatan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Rajawali Perss.

Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Syafiee, Innu Kencana. Drs. 1993. Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU). Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Money Politic di Indonesia, http://fahrurozi89.wordpress.com/2009/07/28/money-politic/, tanggal akses: 1 Mei 2012


[1] Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.

[2] Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.

[3] Antulian, Rifa’i. DR. S.H, M.Hum. 2004. Politik uang jalan pemilihan kepala daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[4] Antulian, Rifa’i. DR. S.H, M.Hum. 2004. Politik uang jalan pemilihan kepala daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[5] Antulian, Rifa’i. DR. S.H, M.Hum. 2004. Politik uang jalan pemilihan kepala daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[6] Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. Pergulatan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Rajawali Perss.

LISENSI MEREK DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA

Posted June 25, 2012 by etaholic
Categories: Jurisprudence

Oleh: Ratna Eta Karina

 

ABSTRACT

The brand licensing agreement is a way that conducted by the entrepreneur in order to use the right brand that is exclusive of others which tend to be monopolistic. Through the brand licensing agreement, the monopoly of the goods will be reduced, so that others can use it as a licensee to produce the goods and or services. Both the licensor (licensor) and the licensee (licensee) as the businessman can get the mutual benefit of business. In the end, brand licensing can encourage the competition of business which healthy and truthful.

 

Keywords: license, trademark, business competition

ABSTRAK

Perjanjian lisensi merek adalah suatu cara yang dilakukan pelaku usaha agar dapat menggunakan hak merek orang lain yang bersifat eksklusif yang cenderung bersifat monopoli. Melalui perjanjian lisensi merek, hak monopoli terhadap suatu barang akan dikurangi, sehingga pihak lain selaku penerima lisensi dapat menggunakannya untuk memproduksi barang dan atau jasa. Baik pemberi lisensi (licensor) maupun penerima lisensi (licensee) selaku pelaku usaha saling mendapatkan keuntungan. Pada akhirnya, lisensi merek tersebut dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan jujur.

Kata Kunci: lisensi, hak merek, persaingan usaha

1.      LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKl), hak merek (trademark) juga bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik hak merek yang dapat menggunakannya. Orang lain baru dapat menggunakan, jika telah mendapat izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

Konsep hak merek yang demikian itu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UUM) yang berbunyi sebagai berikut:

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek. yang tedaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Rumusan Pasal 3 UUM tersebut, menunjukkan bahwa hak atas merek dapat dipertahankan oleh pemliknya sepanjang hak tersebut masih melekat padanya, artinya hak atas mereknya belum dicabut oleh negara. Ini karena, hak tersebut tidak diperoleh dengan sendirinya (otomatis), melainkan harus melalui proses pendaftaran. Jika pendaftaran tidak dilakukan, maka tidak akan timbul hak, sehingga pendaftaran tersebut sifatnya wajib (compulsory).

Setelah melalui proses pendaftaran, dan pendaftarannya diterima oleh negara, barulah kepada pemohonnya diberikan hak merek. Pemberian hak tersebut diberikan dalam bentuk sertifikat hak merek. Sertifikat hak merek merupakan alat bukti yang kuat dan sah, yang dapat dipertahankan pemiliknya selama tidak dibatalkan oleh Kantor Direktorat Jenderal HKI.

Dengan bukti sertifikat tersebut, hak eksklusif hak merek timbul dan pemiliknya dapat menggunakannya selama sepuluh tahun. Penggunaan oleh pemilik merek, bisa diperluas sampai orang/pihak lain, dengan catatan mendapatkan izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan sarana bagi orang/pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Dengan lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek sebagai bagian dari HKI dikurangi. Sifat eksklusif yang melekat pada pemiliknya, sebagian diberikan pada orang lain.

Perjanjian lisensi yang mengurangi eksklusivitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya di singkat  UU   No. 5 Tahun 1999).

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Persaingan usaha yang sehat merupakan dasar konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan hubungan bisnis. Dalam hal ini para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya.[1] Oleh karena itu sangat diperlukan adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis.

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk mengendalikan perilaku monopoli, dengan dasar pemikiran bahwa kompetisi atau persaingan adalah baik dan sehat untuk mengefisiensikan dunia usaha sehingga menguntungkan konsumen, karena persaingan diprediksi dapat menekan harga serendah mungkin. Persaingan juga dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa sehingga iklim usaha menjadi kondusif.

Menurut Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tujuan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan mengupayakan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Lisensi merek merupakan bagian dari perlindungan hukum hak atas merek yang menyeluruh dengan sebutan perlindungan hak eksklusif. Perlindungan hak eksklusif ini, tidak lain merupakan sesuatu yang bersifat monopoli. Dalam hal ini tidak dibedakan jenis haknya. Perlindungan menyeluruh juga melindungi hak-hak lain yang terkait seperti hak penggunaan, pemakaian,ataupun pemasaran produknya, yang mempunyai masa periode perlindungan sangat panjang dan bervariasi sesuai peraturan negara masing-masing.

2.      LISENSI MEREK

Lisensi menurut pasal 1 angka 13 UUM adaiah izin yang diberikan oleh pemilik merek ter daftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Ada dua cara untuk melindungi suatu karya intelektual, yakni melalui peraturan perundang-undangan di bidang   HKI   dan   melalui   kontrak.[2]

Dalam perjanjian lisensi melibatkan adanya perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Dilihat dari sifatnya lisensi dibedakan menjadi dua macam, yakni: lisensi umum dan lisensi paksa atau lisensi wajib (compulsory licensee). Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.[3] Sementara menurut Halstead[4] membedakan ada empat jenis yakni exclusive licences, non-exclusive licences, sole licences, dan compulsoy licences. Dalam Pasal 44 dan 45 UUM hanya dikenal dua macam yakni, exclusive dan non exclusive. Rahmi Jened[5] mengatakan bahwa pada dasarnya pembentuk UU mengatur perjanjian lisensi yang bersifat non eksklusif, dengan demikian jika diinginkan pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang bersangkutan, maka harus dibuat perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif.

Terkait  dengan   aspek  persaingan curang, pasal 40 Persetujuan TRIPs menetapkan :

Members agree that some licensing practices or conditions pertaining To Intellectual property rights which restrain competition may have Adverse Effect on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. Nothing in this agreement shall prevent members from specifying in their Legislation licensing practices or conditions that may in particular cases  Constitute  an  abuse  of intellectual property rights having an adverse effect On competition in the relevant market.

Pasal 47 UU No. 15 tahun 2001 menyatakan: perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dengan adanya dasar yang kuat tersebut tidak saja memberikan suatu jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai merek pemberi lisensi, bagi pemilik merek merupakan suatu perlindungan sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi dengan seizin dan sepengetahuan darinya.

Oleh karena itu dalam konteks seperti ini perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima lisensi saja, melainkan juga pemberi lisensi. Manfaat bagi penerima lisensi dalam hal ini berupa pemakaian merek milik pemberi lisensi secara aman dan legal dengan berbagai keuntungan yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu antara lain jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata merek terkenal dan dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen, maka penerima lisensi akan dapat melaksanakan usahanya secara lancar dalam merebut pangsa pasar. Atas dasar itu ia tidak perlu bersusah payah agar mereknya disukai oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemasaran terhadap barang atau jasa yang dihasilkan akan berlangsung dengan mulus dan lancar. Ini mengingat karena pada umumnya masyarakat masih menyukai pada merek-merek yang selama ini telah dikenal (merek terkenal) karena umumnya merek-merek itu memiliki reputasi dan kualitas yang baik.

Sedangkan bagi pemilik merek selaku pemberi lisensi, keuntungan yang diperoleh dari adanya perjanjian lisensi ialah mereknya dijamin dipakai oleh penerima lisensi secara aman dan legal sehingga secara langsung ini merupakan bentuk perliridungan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan negara kepada mereknya.

Keuntungan lain ialah pemilik merek akan memperolfeh pembayaran royalti dari penerima lisensi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa susah payah memproduksi barang atau jasa ia akan memperoleh pemasukan penghasilan yang berasal dari hak mereknya. Keuntungan itu dapat meningkatkan penghasilannya, karena ia masih dapat memakai merek miiiknya untuk memproduksi barang atau jasa.

Meskipun keuntungan ini dari aspek yuridis dapat diterima, namun dari aspek filosofis tentang hakekat pemberian hak atas merek tidak dapat dipertanggung jawabkan. Karena pada dasarnya hak atas merek diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan merek tersebut pada produksi barang dan atau jasanya. Sehingga akan sangat aneh jika pemilik hak atas merek yang tidak menggunakan mereknya untuk produk barang dan atau jasanya, kemudian melisensikan mereknya pada orang lain. Dalam hal yang demikian ini dapat menumbuh kembangkan budaya “dagang merek” yang bertentangan dengan prinsip bahwa orang yang mempunyai merek harus menghasilkan barang dan atau jasa.

Keuntungan ini terkait erat dengan penghapusan merek terdaftar yang dapat dilakukan oleh Kantor Merek atau pihak ketiga jika suatu merek tidak digunakan oleh pemilik merek selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ini berarti ada kemungkinan suatu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya hapus karena sebab di atas. Tetapi jika merek yang bersangkutan dilisensikan alasan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar oleh Kantor Merek atau pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan pendafatarn merek, karena mereknya masih aktif digunakan oleh penerima lisensi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lisensi merek merupakan cara yang diberikan oleh UUM pada pihak lain untuk memakai merek orang lain secara sah dan tidak melanggar hukum.

Keuntungan yang diperoleh baik pemberi dan penerima lisensi melalui perjanjian lisensi oleh UUM diatur dalam suatu ketentuan khusus mengenai Lisensi yang diatur mulai Pasal 43 sampai dengan pasal 49. Pengaturan tersebut merupakan implementasi proteksi atau perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak pemberi dan penerima lisensi selaku pelaku usaha. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang konsep-konsep mengenai pelaksanaan tentang Perjanjian Lisensi Merek secara umum. Pengaturan teknisnya akan diatur dalam Keputusan Presiden.

Konsep mengenai proteksi Lisensi Merek dari segi hukum yang terdapat dalam UUM adalah dalam rangka memberikan kepastian berusaha bagi pihak lain untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Dengan proteksi itu, penerima lisensi selaku peiaku usaha dapat dengan sah dan legal bersaing dengan peiaku usaha lain dalam memperebutkan pangsa pasar. Pada akhirnya, proteksi itu selaras dengan konsep persaingan usaha yang menghendaki persaingan secara sehat dan jujur.

3.      LISENSI MEREK DAN PERSAINGAN USAHA

Dalam konsep yang terkandung dalam Pasal 3 UUM implementasi mengenai izin kepada pihak lain untuk menggunakannya itu adalah berupa perjanjian lisensi. Keberadaan perjanjian lisensi sebenarnya merupakan terobosan agar hak monopoii dalam hak merek dikurangi. Jika dikaitkan dengan persaingan usaha, hal itu adalah sinkron dan sejalan, karena dalam persaingan usaha pada dasarnya tidak menghendaki hal yang bersifat monopoli, karena sesuatu hal yang bersifat monopoli dapat merugikan konsumen.

Ketentuan tersebut sangat mendukung persaingan usaha karena dengan masih dapatnya pemilik merek untuk mengguna kan mereknya, berarti ia masih berproduksi barang dan atau jasa. Demikian pula pemilik merek masih berhak pula untuk melisensikan pada pihak ketiga lainnya, sehingga pihak ketiga lainnya yang bertindak sebagai penerima lisensi tersebut akan menambah produksi barang dan atau jasa, akibatnya produk barang atau jasa akan semakin meningkat.

Perekonomian Indonesia dalam ketentuan di atas mencakup aspek yang  luas,  baik sisi  mikro maupun makro. Dalam aspek yang mikro, ketentuan itu juga mengarah pada persaingan usaha yang sehat, artinya perjanjian lisensi seharusnya juga berdampak positif pada persaingan usaha yang sehat, bagi pelaku usaha untuk menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas yang bagus dan harga yang murah.

Sementara itu dalam Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, disebutkan bahwa, Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut sangat mendukung dan berdampak positif pada persaingan usaha, Dengan adanya ketentuan itu, perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual meskipun dikecualikan dan pengaturan mengenai monopoli, tetapi implementasinya tidak boleh mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Hak eks klusif dalam HKI adalah untuk mencegah pihak lain melakukan persaingan dengan cara meniru (competition by imitatiton). Mengingat dalam perlindungan HKI sebagai incentive yang mampu mendukung kegiatan inovasi dan kreativitas. Namun demikian jika ada pihak lain yang meminta lisensi secara sukarela (voluntary) ditolak oleh pemegang HKI, maka berarti tidak ada kemungkinan membangun produk substitusi (competition by substitution). Akibat yang tidak dapat dihindarkan akan timbul persaingan dengan cara meniru (competition by imitation). Dengan demikian hanya competition by substitution yang dapat dijadikan alasan pembenar (justification) untuk mengesampingkan pihak Iain yang akan melakukan competition by imitation. Dengan membiarkan adanya competition by imitation karena menolak memberikan lisensi, maka hal itu akan merusak kreativitas dan inovasi. Persaingan dengan cara meniru (competition by imitation) timbul karena tidak ada kemungkinan persaingan dengan cara subtitusi (competition by substitution).

Oleh karena itu, pengaturan hukum persaingan dan penerapannya dalam pelaksanaan dan eksploitasi HKI adalah untuk menjamin bahwa pemberian hak eksklusif dalam aturan hukum HKI tidak akan disalahgunakan oleh pemegang HKInya. Hal itu mengingat secara faktual pemegang HKI dengan pelaku bisnis yang tidak memiliki HKI, memiliki posisi yang tidak seimbang (inbalance position) artinya ada ketidaksamaan (inequality).

4.      PENUTUP

Perjanjian lisensi di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual adalah perjanjian. Perlu dipahami bahwa dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dikenal dua macam lisensi, yaitu lisensi kontraktual (contractual licence) dan lisensi wajib (compulsory licence). Kontraktual ataukah wajib, suatu lisensi di bidang hak atas kekayaan intelektual tetap suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang secara umum termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Anti-Monopoli.

Dalam konteks hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, lisensi sendiri adalah suatu perjanjian dengan mana pihak pemilik sah dari suatu hak atas kekayaan intelektual memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain apakah untuk (i) menggunakan barang yang dilindungi dengan/oleh hak atas kekayaan intelektual untuk pemakaian sendiri, atau (ii) mengkomersialisasikan barang-barang yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan jalan memperbanyak, mendistribusikannya dan memperdagangkannya untuk tujuan komersial, dengan atau tanpa royalti.

Saran Penulis adalah, mungkin, bilamana Peraturan Pemerintah tentang tata cara pendaftaran perjanjian lisensi telah diundangkan dan oleh karenanya sistem pendaftaran perjanjian lisensi telah menjadi efektif, sebelum Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual mengabulkan permohonan pendaftaran perjanjian lisensi tersebut, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dapat diminta untuk menilai apakah perjanjian lisensi hak atas kekayaan intelektual tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Anti-Monopoli. Lagipula, pemegang lisensi (licensee) bukanlah pemilik hak eksklusif hak atas kekayaan intelektual yang atas dasar kewenangan sendiri dapat mencegah orang lain untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi obyek dari perjanjian lisensi, karena pemegang lisensi hanyalah menerima ijin dari pemilik hak atas kekayaan intelektual apakah untuk (i) menggunakan barang yang dilindungi dengan/oleh hak atas kekayaan intelektual untuk pemakaian sendiri, atau (ii) mengkomersialisasikan barang-barang yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan jalan memperbanyak, mendistribusikannya dan memperdagangkannya untuk tujuan komersial, dengan atau tanpa royalti. Kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pemilik hak atas kekayaan intelektual (licensor) kepada pemegang lisensi (licensee) berdasarkan perjanjian lisensinya, kuasa mana hanya dapat dijalankan untuk kepentingan pemilik hak atas kekayaan intelektual (licensor) dan bukan untuk pemegang lisensi (licensee).

DAFTAR PUSTAKA

Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, Intellectual Property in Principle, Law Book, Sydney, 2004.

Antill, Justine and James, Allan, Registrability and The Scope of The Monopoly: Current Trends, European Intellectual Property Review, 2002.

Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Gunawan Widjaya, Lisensi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Lindsey Et.AH, Hak Kekayaan Inelektual (HKI) Suatu Pengantar, Alumni,Bandung, 2006.

Rahmi Jened, Implikasi TRIPs (Agrement on Trade Related Aspects of IPR) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, FH Unair, Surabaya, 2000.

Richard R Halstead, Protecting Intellectual Property, ICSA Publishing, Leicester, 1996.

Siswanto, Ari, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia, Indonesia, Bogor, 2002.

Undang-undang Momor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang Momor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


[1] Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 3

[2] Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, Intellectual Property in Principle, Law Book, Sydney, 2004, h. 6.

[3] Gunawan Widjaya, Lisensi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 17.

[4] Richard R Halstead, Protecting Intellectual Property, ICSA Publishing, Leicester, 1996, h. 118.

[5] Rahmi Jened, Implikasi TRIPs (Agrement on Trade Related Aspects of IPR) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia., Yuridika, FH Unair, Surabaya, 2000., h. 59.

About Me

Posted April 10, 2010 by etaholic
Categories: Uncategorized

my name’s Monica Ratna Eta Karina

you can call me Eta

i was born on December 8, 1989 in Solo Indonesia

i like reading, writting, discussing, debate, cooking (and also eating.. haha), browsing the internet, editing photos, making a dress design, bla… bla.. bla..

i know,, you would think that i have many hobbies..

but i just have one dream..

what’s it??

i wanna be SUCCESS!!

so, i will make my parents happy and proud of me..

i wanna give them a big house, luxury car..

and i wanna find the best husband who really loves me forever..

hahahaha..

Glass Shoes Slipper

Posted April 8, 2010 by etaholic
Categories: Movies

Hi there..
Pada tulisanku kali ini, aku pengen mengulas tentang drama korea yang sebenernya udah gak baru lagi. Mungkin dari kalian banyak yang ngikutin drama ini, coz drama ini diputer di Indonesia tepatnya di trans tv kalo ga salah tahun 2002 silam. Nah, drama ini judulnya Glass Slippers (aka Glass Shoes). Dibanding serial drama korea lainnya, Glass Shoes tergolong serial yang berdurasi panjang, kalo ga salah sekitar 40 episode. Serial yang diproduksi SBS ini dibintangi oleh Kim Hyun Ju (yang jadi kakaknya Goo Jun Pyo di Boys Before Flowers) memerankan Yun Hee, dan juga Kim Ji Ho yang memerankan Tae Hee.
Ceritanya Yun Hee dan Tae Hee adalah dua kakak beradik yatim piatu yang terpisah sejak kecil. Ketika ayah mereka meninggal mereka khawatir apabila mereka diasuh di panti asuhan dan mereka pun memutuskan pergi dari tempat tinggal mereka. Ketika mereka sedang berada di keramaian tiba-tiba sang adik Yun Hee hilang dan tertabrak sebuah mobil. Karena panik, Yun Hee pun dibawa pulang ke rumah. Namun akibat kecelakaan tersebut, Yun Hee pun kehilangan ingatan.
Sementara itu, Tae Hee sang kakak bertemu dengan kakeknya yang ternyata kaya raya dan pemilik sebuah perusahaan telekomunikasi. Dengan bantuan kakeknya, Tae Hee berusaha mencari Yun Hee dengan modal cincin pernikahan kedua orangtuanya yang masing-masing dimiliki oleh Tae Hee dan Yun Hee, namun hingga mereka dewasa Yun Hee tidak juga ditemukan.
Setelah 15 tahun berlalu, akhirnya Tae Hee menemukan Yun Hee. Namun Yun Hee yang dia cari bukanlah adik kandungnya, melainkan Woo Seung Hee (Kim Min Sun) yang mengaku sebagai Yun Hee dan mencuri cincin Yun Hee karena tahu bahwa Yun Hee adalah cucu orang kaya. Padahal sebenarnya Yun Hee yang asli bekerja di perusahaan yang sama milik kakek Tae Hee sebagai cleaning service.
Konflik pun mulai timbul ketika menyadari bahwa Jang Jae Hyuk (Han Jae Seok), lelaki yang dicintai Tae Hee sejak kecil ternyata jatuh cinta pada Yun Hee. Dan Park Chul Woong (yang diperankan si tampan So Ji Sub) yang dicintai Seung Hee juga jatuh cinta pada Yun Hee. Kebencian Tae Hee pada Yun Hee pun semakin besar.
Gak cuma sampai itu, Yun Hee juga diceritakan mengidap penyakit leukimia dan hanya bisa tertolong apabila ada cangkok sumsum tulang yang kemungkinan hanya dimiliki oleh saudara kandungnya.
Nah, itu sedikit sinopsis dariku. Ceritanya emang banyak menguras air mata tapi sungguh menyentuh hati. Huhuhu..
Kalo ada yang ga asing sama cerita tersebut,, yah wajarrr.. Karena drama ini pernah ditiru sinetron Indonesia (bukan hal yang aneh kan? haha). Judulnya Liontin, yang dimainkan oleh Nana Mirdad dan Naysila Mirdad. Namun sayangnya sinetron tersebut tidak menjiplak sampai tamat. Malah menciptakan akhir cerita sendiri yang rumit dan tidak jelas dan juga diperpanjang hingga melebihi 40 episode!!
Buat kalian yang belum sempet nonton, cari deh DVDnya. Meski agak sulit karna tergolong film jadul, tapi aku sempet nemuin di rental VCD Odiva kok.. Tonton yaaa,, dijamin ga nyesel!!
😉

Tutorial Photoshop – Efek Foto Robek

Posted April 1, 2010 by etaholic
Categories: Tuttorials

 

Tutorial Photoshop yang sekarang ini untuk menampilkan gambar contoh desain , sebagai contoh pembuatan efek pada foto. Tujuannya untuk membuat efek foto yang terobek sebagian. Pada gambar ini saya gunakan foto saya sendiri waktu memakai Hanbok atau baju khas Korea. Pada gambar ini, foto saya potong menjadi dua bagian dengan seleksi kemudian diubah letak layernya sehingga nampak terpisah. Untuk membuat kesan lebih dramatis saya beri efek bayangan.
Langkah Membuat Efek Foto Robek
Langkah 1. Bukalah gambar yang akan Anda olah dengan Photoshop.

Langkah 2. Buatlah seleksi pada gambar dengan menggunakan lasso tool. Buatlah agar seleksinya memotong sebagian dari gambar hingga ke salah satu tepinya.

Langkah 3. Simpan Hasil seleksi, dengan memilih menu Select > Save Selection.
Langkah 4. Pilih channel hasil seleksi pada palet channel.
Langkah 5. Pilih menu Filter > Pixelate > Crystalize. Isikan nilai 3 (ukurannya bisa disesuaikan sendiri, namun jika slider digeser minimalnya tetap cuma 3). Klik OK. Tujuan langkah ini untuk membuat tepian seleksi menjadi tidak rata secara otomatis.

Langkah 6. Klik icon Load channel as selection.

Langkah 7. Klik channel RGB. Langkah 6 dan 7 ini tujuannya agar kita kembali ke channel seperti awal namun sudah mempunyai seleksi yang tidak rata.

Langkah 8. Tekan Ctrl + J, tujuannya untuk membuat duplikat hasil potongan seleksi.

Langkah 9. Klik layer Background (yang masih merupakan foto asli dan belum dipotong). Tekan Ctrl + J. Ini akan membuat layer Background copy.

Langkah 10. Ctrl + klik pada nama layer 1 (yang merupakan layer hasil potongan). Layer yang aktif masih tetap pada layer Background copy.

Langkah 11. Sekarang tekan tombol Delete. Ini untuk menghapus area yang berada dalam seleksi. Kemudian hilangkan seleksi, dengan cara memilih menu Select > Deselect.

Langkah 12. Klik atau pilih layer Background. Isi layer ini dengan warna putih. Caranya dengan memilih menu Edit > Fill. Pada bagian Use=White, Opacity=100%.

Langkah 13. Aktifkan atau pilih layer 1. Atur ukuran dan posisinya dengan cara memilih menu Edit > Free Transform. Begitu juga dengan layer Background copy.

Langkah 14. Untuk menambah kesan hasil robekan, bisa ditambahi dengan efek bayangan. Pada tutorial Photoshop ini saya gunakan Layer > Layer style > Drop shadow.

Catatan: Jika Anda ingin seluruh gambar bisa ditampilkan sehingga bagian yang terputar pada langkah 13 tadi tidak nampak terpotong, caranya dengan Anda lakukan pilih menu Image > Reveal All. Berikut ini gambar hasil pembuatan efek foto robek.

Kuliner Solo

Posted April 1, 2010 by etaholic
Categories: Recipes

                 Solo sebagai salah satu kota yang masuk dalam jajaran World Heritage Cities adalah kota yang kaya akan budaya. Selain batik, musik keroncong, keris, wayang serta beberapa kawasan heritage seperti Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan Surakarta, Balekambang, Kampung Batik Laweyan dan Kauman, Solo juga memiliki kuliner khas yang mempunyai daya tarik tersendiri. Berbagai makanan khas dan enak yang ada di Solo rasanya pantas untuk menjadikan kota ini sebagi kota tujuan wisata Kuliner terbaik. Solo memang surga dari wisata kuliner.

 

Gladag Langen Bogan (Galabo) merupakan salah satu objek wisata berbasis kuliner yang menyediakan berbagai macam makanan khas Solo. Kita sebagai warga Solo sepatutnya berbangga kepada ide dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Walikota Surakarta untuk memajukan Kota Solo sebagai pusat budaya dan kuliner.

Sejauh ini Galabo telah menjadi kebanggan bagi Kota Solo karena selalu menjadi sasaran bagi para pengunjung, baik dari warga Solo sendiri maupun dari luar. Namun kian lama eksistensi Galabo kian menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar.

Beberapa permasalahan yang menimbulkan berkurangnya minat pengunjung adalah permasalahan ketersediaan toilet umum di Galabo. Sebagai pusat kuliner yang didatangi oleh sekian banyak pengunjung seharusnya disediakan fasilitas toilet dan wastafel sebagai tempat cuci tangan. Kondisi Galabo yang menggunakan konsep ruang terbuka juga kurang menguntungkan terutama di musim hujan. Selain faktor dari luar, juga terdapat faktor dari dalam yakni masalah cita rasa dan kebersihan yang kurang bisa dijaga oleh para pedagang.

Beberapa langkah telah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Pemerintah kini telah menyediakan toilet dan wastafel darurat untuk menambah kenyamanan bagi para pengunjung. Namun sayang, sejauh ini toilet dan wastafel tersebut kurang begitu mendapat perhatian terutama dalam hal kebersihan. Dan untuk permasalahan penanggulangan masalah hujan, pemerintah belum menunjukkan upaya apapun.

Kuliner Solo sudah selayaknya kita pertahankan eksistensinya. Sebab amat disayangkan sekali apabila kuliner khas Solo itu nantinya tak lagi diminati masyarakat Solo dan perlahan punah tanpa jejak. Semakin hari semakin banyak restoran-restoran cepat saji yang menghidangkan makanan-makanan ala Barat dan Eropa, Coffee Shop, café dan kedai-kedai penyedia makanan khas daerah lain yang mulai menjamur. Bukan tidak mungkin masyarakat Solo akan lebih memilih kuliner pendatang dari pada kuliner lokal karena keunikan makanan tersebut yang tidak bisa ditemukan pada makanan Solo.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Solo adalah dengan membangun Gladag Langen Bogan atau yang lebih dikenal dengan istilah Galabo sebagai pusat wisata kuliner Solo. Gladag Langen Bogan solo adalah sebuah arena ruang terbuka berlokasi di sebelah timur bundaran Gladag tepatnya di Jl. Mayor Sunaryo depan Beteng Trade centre dan Pusat Grosir solo dan berbatasan dengan situs bersejarah beteng Vastenburg. Areal ini di malam hari disulap oleh pemkot Solo menjadi areal terbuka tempat berkumpulnya aneka macam kuliner khas kota Solo. Berbagai macam makanan terutama yang menjadi ciri khas makanan Solo dapat kita temukan di sana. Namun sayangnya, pemilihan konsep outdoor atau ruang terbuka kurang begitu menguntungkan di musim hujan.

Daya tarik kuliner khas Solo bukan sekadar omong kosong. Bisa kita lihat di tempat-tempat yang menyediakan kuliner khas Solo selalu ramai diserbu pengunjung. Bahkan beberapa tokoh kenamaan negeri ini senantiasa menyempatkan diri mampir di kedai-kedai kuliner favorit mereka ketika mengunjungi Solo. Acara-acara kuliner di berbagai stasiun televisi pun tak jarang menyambangi Solo guna mencicipi lezatnya kuliner Kota Bengawan ini. Kita patut mengacungi jempol bagi pemerintah Kota Solo atas usahanya untuk mempertahankan kuliner Solo sebagai kekayaan budaya dengan membangun Galabo.

Beberapa makanan khas yang menjadi ikon kota Solo dan terdapat di Galabo diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Nasi Liwet

Nasi Liwet mungkin adalah makanan khas Kota Solo yang paling terkenal, bahkan kebanyakan orang hanya mengenal nasi liwet sebagai satu-satunya makanan khas Solo.

  1. Jenang Lemu

Jenang lemu adalah bubur yang tidak kalah gurih dari nasi liwet, hanya saja memang tidak berupa nasi melainkan bubur. Akan lebih nikmat jika disantap bersama terik, sambal tumpang, gudeg, maupun sambal goreng cecek.

  1. Timlo

Timlo merupakan salah satu makanan khas di Kota Solo. Berbeda dengan makanan sejenis yang dimiliki daerah lain, Timlo Solo tidak mempergunakan soun dan jamur merang. Timlo Solo adalah hidangan berkuah bening yang berisi sosis daging ayam yang dipotong-potong, potongan telur pindang, hati dan ampela ayam.

  1. Sate Buntel

Sate Buntel adalah sate kambing khas Kota Solo yang lain dari pada yang lain. Sate Buntel terbuat dari daging kambing yang dicincang, diberi bumbu bawang dan merica dan kemudian di-buntel (dibungkus) dengan lemak kambing.

  1. Peces Ndeso

Pecel ndeso adalah nasi pecel yang nasinya berasal dari beras merah, jenis beras yang kini sulit didapat. Pecelnya, berisikan dedaunan mulai dari jantung pisang, nikir, daun petai cina, bunga turi dan kacang panjang.

  1. Tengkleng

Isi tengkleng adalah tulang-belulang kambing dengan sedikit daging yang menempel. Sebagai lauk pelengkap, diberi sate daging, sate usus, sate jeroan, otak dan bagian organ kambing lainnya yang ikut digulai bersama tulang-tulang, seperti mata, pipi, kuping, dan kandungan (klepon).

  1. Sate Kere

Disebut sate kere karena di warung Sate Kere akan dijumpai sate tempe gembus (tempe yang dibuat dari ampas kedele sisa pembuatan tahu), disamping daging dan jeroan sapi. Namun, biasanya tempe gembus-nya lebih dominan.

  1. Gudeg Ceker

Ceker (kaki ayam) menjadi hidangan sampingan yang dihidangkan bersama dengan gudeg. Selain dimakan bersama dengan nasi gudeg, pengunjung bisa juga memesan ceker sebagai hidangan sampingan dari bubur.

  1. Dawet Telasih Pasar Gede

Menikmati Dawet di cuaca panas memang enak sekali. Bertempat di dalam Pasar Gede Hardjonagoro, namun juga membuka cabang di Galabo.

Selain hidangan-hidangan khas tersebut, Galabo juga menyediakan makanan khas lain, seperti makanan-makanan Arab, Cina, dan sebagainya. Hal tersebut menjadikan kekurangan karena fokus pembangunan Galabo sebenarnya sebagai wadah makanan khas Solo akan terakulturasi oleh makanan khas lainnya. Namun sisi positifnya, para pengunjung dapat menikmati beragam makanan yang tersedia dan tidak bosan dengan makanan yang itu-itu saja.

Pada awal keberadaan Galabo, tempat ini sempat menjadi sasaran bagi warga Solo sendiri maupun para wisatawan untuk berwisata kuliner. Namun sayang semakin lama Galabo semakin sepi pengunjung. Oleh karena itu, pusat wisata kuliner ini hendaknya dikelola secara profesional. Para pedagang diharapkan selalu mengedepankan cita rasa dan pelayanan. Segencar apapun promosi dilakukan, atau sehebat apapun atraksi sebagai daya dukung ditampilkan, sepanjang tak didukung faktor utama berupa cita rasa makanan, pengembangan wisata kuliner tidak bisa maksimal.

Selain itu pengunjung juga diharapkan untuk berperan aktif, misalnya dengan turut menjaga kebersihan. Karena selain cita rasa, kebersihan dan kenyaman bagi pengunjung sangat berpengaruh besar terhadap minat masyarakat. Kita semua berharap agar Gladag Langen Bogan Solo membuat kehidupan malam dikota ini menjadi lebih semarak dan menyenangkan.

 

Sejauh ini Galabo merupakan ikon yang paling ternama di kota Solo sebagi pusat kuliner. Untuk menjaga agar Galabo tetap menjadi kebanggaan masyarakat kota Solo, maka diharapkan agar pemerintah dan masyarakat mampu berkorelasi. Usaha-usaha tersebut dapat diterapkan dengan menjaga cita rasa makanan dan pelayanan bagi para pedagang, menjaga kebersihan dan kerapian yang wajib diterapkan baik bagi para pengunjung maupun pedagang. Bagi pemerintah juga diharapkan agar semakin gencar mempromosikan keberadaan Galabo.